’’Katanya, Oddang, Supriyono,dan Mitrovic baru bergabung besok. Mudah-mudahan pemain sudah komplet sebelum latihan perdana nanti,’’ ujar asisten pelatih PSM Liestiadi, kemarin. Commercial PSM Anno Suparno mengatakan, pertemuan antara manajemen dan pemain di mes yang berlokasi di Kompleks IDI tersebut hanya silaturahmi sekaligus perkenalan struktur manajemen yang baru.

’’Hanya silaturahmi sekaligus memperkenalkan struktur manajemen yang baru kepada pemain,’’ ujar Anno kepada HATTRICK, kemarin. Dalam silaturahmi itu,selain menyampaikan perihal jadwal latihan, manajemen juga memaparkan sejumlah program kerja ke depan, baik latihan, pertandingan,program sosial, serta sejumlah event lain PSM.

Dalam pertemuan itu, banyak pemain yang mempertanyakan nasib kelanjutan Liga Primer Indonesia (LPI) pada putaran kedua nanti. Apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan dan diganti dengan kompetisi baru. Manajemen PSM memberikan jawaban bahwa putaran kedua LPI distop, diganti dengan kompetisi dengan regulasi baru.

Hanya, teknis pelaksanaan kompetisi itu belum dijelaskan secara detail karena masih menunggu keputusan dari pengurus PSSI yang baru. ’’Saat ini semua klub baik di LPI maupun di ISL, semua menunggu keputusan soal bentuk regulasi kompetisi baru nanti. Yang jelas, kepada pemain PSM kami memastikan bahwa PSM tetap berada di kompetisi di level tertinggi di tanah air,’’ papar Anno. Demikian catatan online Sumiatin yang berjudul Tiga pemain senior PSM Makassar.

Penyusunan draf ditargetkan rampung pada Januari ini dan segera menemui BP Migas. “Target utama kami adalah pengalokasian gas di Sulsel dari BP Migas.Bagaimana BP migas ada pengakuan pengalokasian gas, terkait eksplorasi gas selama ini di Sengkang,” kata Sekda Wajo Natsir Taufik,seusai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Sulsel kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel,Pemprov dan Pemkab Wajo mencoba meramu strategi sehingga ada pengalokasian gas untuk daerah dari BP Migas.

Saat ditanya berapa besar alokasi yang menjadi tuntutan tim ini,dia mengatakan, semakin besar alokasinya akan semakin menguntungkan daerah.”Kebutuhannya semakin besar semakin bagus. Apalagi,produksi gas sekarang di Sengkang cukup besar juga dan bisa masuk investasi yang lain,” tuturnya saat dicegat wartawan.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel Irman Yasin Limpo menjelaskan,pembahasan yang dilakukan kemarin adalah tentang penyamaan persepsi antara Pemprov dan Wajo dalam hal gas alam untuk daerah, tanpa mengurangi domain privat di Sengkang. “Paling tidak dibicarakan kepada semua pemerintah. Dengan asumsi bahwa alokasi gas di sana bisa dimanfaatkan secara besar oleh Wajo maupun Sulsel.

Dengan ini, kami minta BP Migas bisa mengalokasikan kepada Pemprov dan Wajo,” tandasnya kemarin. Di Sengkang, sekarang ini terdapat sembilan sumur gas,sedangkan yang dieksplorasi hanya dua sumur.Dari penjelajahan tersebut, dikatakan bisa menutupi 80% listrik yang ada di Sulsel.

Tim ini juga akan meminta dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga pengambilan gas alam di Sengkang betul-betul bisa bermanfaat bagi daerah sekitar. “Januari kami tuntaskan negosiasinya. Yang kami butuh hanya alokasi dari BP Migas,” pungkas Irman kepada wartawan. Demikian catatan online Sumiatin tentang Pemerintah Provinsi.

Semua instansi harus terbuka di depan publik supaya kinerja yang ditunjukkan lebih baik. Bagi aparat yang ketahuan, Wayan meminta supaya pelaku dijerat dengan UU Korupsi karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ”Mereka kan PNS sehingga UU Korupsi sangat bisa diterapkan,” ucapnya. Wayan menduga, untuk menjalankan praktik ini, terpidana sengaja menghubungi jaksa sebagai eksekutor.Prosesnya bisa dilakukan melalui pengacara dengan mengeluarkan sejumlah uang. Pengacara lantas menghubungi kepala LP atau petugas LP untuk mengeluarkan terpidana dan mengganti dengan orang lain. Dalam kasus ini petugas LP tidak mungkin mengelak karena dalam daftar sudah tersedia nama dan foto.

Menurut dia, jika foto tidak sama, berarti ada pelanggaran. Namun yang terjadi, terpidana sewaan sudah berada di LP. Berarti situasi di dalam LP sudah terkondisikan dengan baik. ”Karena itu, pengusutan harus dilakukan dengan cepat. Pengawas juga harus turun dengan cepat,” pinta dosen Unair ini. Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Bojonegoro digegerkan tukar badan narapidana LP Kelas II A Bojonegoro. Kasiem, narapidana kasus penyelewengan pupuk, ternyata tidak menjalani hukuman badan. Juragan pupuk itu diduga menyewa Karni untuk meringkuk di dalam tahanan menggantikannya. Informasi awal,Kasiem,warga Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro itu mengeluarkan Rp50 juta untuk tukar badan ini.Versi lainnya menyebutkan, Karni dibayar Rp10 juta untuk menggantikan Kasiem di dalam tahanan.

Fakta di Bojonegoro itu mengagetkan para petinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim). Salah satu petingginya menduga ada konspirasi. Sementara untuk memeriksa kepala dan petugas LP, dia harus berkoordinasi dengan atasannya. Jika mengacu aturan yang berlaku, hukuman napi tidak akan bisa diganti dengan orang lain. Petugas akan memeriksa dengan teliti, apalagi di dalam absennya terdapat foto serta nama terpidana. ”Tidak mungkin ada penukaran orang yang menjalani hukuman. Semua kan sudah melalui pemeriksaan secara teliti,” kata Kasubag Penyusunan Program Kanwil Kemenkumham Jatim Noor Prapto saat dihubungi harian SINDO kemarin.

Noor Prapto menuturkan,jika memang ada penukaran orang yang menjalani hukuman karena sejumlah uang, berarti mereka tidak berjalan sendiri.Artinya,ada dugaan konspirasi yang dijalankan pihak-pihak tertentu,mulai dari kejaksaan sampai petugas LP.Untuk itu,dia akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim belum bisa dihubungi terkait dugaan keterlibatan aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kasi Penekun dan Humas Kejati Jatim Muljono gagal dihubungi melalui telepon seluler (ponsel). Di tempat berbeda,Kepala LP Abdullah berupaya membela diri atas masalah ini.Dia menyalahkan petugas Kejari yang tidak menyertakan administrasi dengan lengkap dalam pelimpahan terpidana Kasiem, ke LP di Jalan Diponegoro.Sebab, petugas Kejari tidak menyertakan foto identitas Kasiem.

Abdullah menegaskan pula,petugas Kejari tidak menyertakan sidik jari terpidana sebagai pengusaha pupuk asal Desa Kalianyar,Kecamatan Kapas.Jadi saat Karni menggantikannya, dia tidak mengetahui secara pasti. ”Seharusnya setiap mengirim orang dalam berkas harus ada foto identitas dan sidik jari. Dengan demikian, kami dapat mencocokkannya saat di LP,” katanya kepada wartawan kemarin. Meski demikian,Abdullah enggan menyebut jika tukar peran napi ini semata-mata merupakan kesalahan Kejari setempat. Dia berharap nantinya Kejari melengkapi foto dan sidik jari tahanan atau napi saat mengirimkan orang. ”Karena tidak ada,kami kesulitan membuktikannya,”tuturnya.

Sebelumnya Kepala Kejari Wahyudi memastikan, praktik mafia hukum ini melibatkan pula petugas dari LP setempat. Petugas yang dimaksud adalah Kasubsi Registrasi LP Atmari.Selain itu, juga melibatkan penasihat hukum terdakwa, yakni Hasnomo, serta staf dari Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Widodo Priyono. Bahkan,Kejari setempat telah memeriksa Hasnomo atas ma-salah itu dan mendatangi rumah Kasiem palsu, yakni Karni, 49, asal Dusun Kalipang,Desa Leran, Kecamatan Kalitidu. Rencananya pada hari ini (3/1) Kepala Kejari Wahyudi dan stafnya akan mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Surabaya. Menurut Wahyudi, kedatangannya ke Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan dan keterangan atas perkara tersebut.”Senin nanti saya datang ke Kejati Jatim,”ucapnya.

Sementara itu, Karni yang sudah pulang ke rumahnya mengungkapkan bahwa posisinya yang mengganti Kasiem diketahui oleh penasihat hukum terdakwa,yakni Hasnomo, pegawai Kejari, dan petugas LP.”Saya juga melakukan cap jempol saat di LP,”tukasnya. Karni memastikan telah menerima uang Rp7,5 juta dari Kasiem agar menggantinya menjalani masa hukuman di LP.Namun,uang tersebut tidak diterimanya secara langsung, tetapi diberikan kepada saudaranya. Karni mengaku menjalani lukir penahanan ini setelah diiming-imingi Rp10 juta oleh Angga (rekan dari Hasnomo, red). ”Awalnya Rp10 juta ini untuk di tahanan selama dua bulan,”katanya. Karni mengaku nekat menjalani lukir tahanan ini setelah kepepet utang. Sebab, dia memiliki utang sebanyak Rp5 juta.

”Uang tersebut sudah dibayarkan saudara saya ke bank untuk menebus sertifikat sebagai jaminan,” paparnya saat ditemui di rumahnya. Dia memastikan tidak akan mengembalikan uang itu meski dia hanya berada di LP selama lima hari. ”Sebab, saya ditipu Angga meskipun saya hanya lima hari di LP,” lanjut wanita yang bekerja sebagai petani ini. Praktik mafia hukum ini mencuat setelah terbongkarnya aksi Kasiem palsu di LP setempat. Kasiem rela membayar Karni senilai Rp10 juta untuk menggantikan posisinya menjalani pidana penjara di LP setempat.

Kasiem dieksekusi pada 27 Desember 2010. Kasiem hadir di Kejari.Namun saat dilimpahkan ke LP,muncul Karni palsu yang menggantikan Kasiem.

Mohammed mengatakan para korban dibawa keluar dan ditembak di depan rumah-rumah mereka di desa Garma, timur Fallujah, provinsi Anbar yang berpenduduk mayoritas warga Sunni.

Keempat orang itu bekerja di kementerian pendidikan tinggi, kedua bersaudara itu sebagai karyawan administrasi dan yang lainnya  sebagai penjaga keamanan dan sopir, kata perwira polisi itu.

Fallujah, bekas pangkalan kelompok perlawanan, tetap merupakan salah satu dari wilayah-wilayah  yang tidak stabil Irak kendati aksi kekerasan menurun di sebagian besar negara itu sejak  2006.